umk-umr-ump

Perbedaan Antara UMR, UMK, dan UMP

Sistem penggajian di Indonesia memiliki skema dan aturan tertentu yang diterapkan. Jumlah gaji yang diberikan juga tergantung pada masing-masing peraturan daerah yang menyesuaikan dengan keadaan daerah tersebut, seperti standar kelayakan hidup, tingkat inflasi, dan sebagainya. Dengan adanya skema dan aturan tersebut, otomatis akan mempengaruhi besaran upah yang diterima oleh pekerja.

Dalam sistem penggajian karyawan, kebanyakan orang biasanya mengenal dengan istilah Upah Minimum Regional (UMR), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Provinsi (UMP).

Apa bedanya dari ketiga sistem penggajian tersebut?

  • Upah Minimum Regional (UMR)

Upah Minimum Regional (UMR) adalah sistem penggajian yang ditetapkan oleh gubernur yang menjadi acuan pendapatan buruh di wilayahnya. Namun dengan adanya peraturan yang baru kini UMR sudah tidak lagi digunakan dan sudah digantikan dengan UMK dan UMP.

  • Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)

Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) sebelumnya dikenal dengan istilah UMR Tingkat II, yaitu standar upah minimum yang berlaku di tingkat kabupaten/kota yang penetapannya dilakukan oleh gubernur dengan pertimbangan bupati atau walikota.

  • Upah Minimum Provinsi (UMP)

Upah Minimum Provinsi (UMP) sebelumnya dikenal dengan istilah UMR tingkat I, dimana cakupan wilayah dalam pemberian upah meliputi seluruh wilayah dalam satu provinsi baik kabupaten maupun kota. UMP akan dijadikan acuan untuk pemberian ditingkat kabupaten/kota apabila gubernur atau walikota belum mengajukan UMK.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *